Tugas : Ketiga Kelompok 5
Mata Kuliah : Kebijakan Publik
Nama Kelompok : 1. ZULIANI
2. RISTA TAJUDDIN
3. NURMAYANTI
4. NURMIANTI
KERANGKA ANALISA PROSES
KEBIJAKAN
NO
|
Kegiatan –
kegiatan fungsional
|
Di
kategorikan dalam pemerintahan
|
Dengan
sebuah produk potensial
|
1.
|
Perspepsi
/ defenisi agregasi representasi penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu
dilakukan yakni; (1) Membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah
fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala
oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian
masyarakat lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2)
Membuat batasan masalah ,dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut
dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat
dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam
masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan
sebagainya.
|
Masalah –
masalah kepada pemerintahan
|
Masalah Kebijakan Publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan
kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa
yang menyebabkan timbulnya “masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa
tuntutan- tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan
peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik.
Masalah ini dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan
publik yang baru.
|
2.
|
Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan
perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah
yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif
kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada
sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi
kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi
pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif
dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari
tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses
selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak
kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di
masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih
berhasil.
|
Tindakan
dalam pemerintahan
|
Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam
proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda,
bahkan ada yang saling bertentangan. Dalam proses ini terlibat berbagai macam
policy stake- holders, yaitu mereka-mareka yang mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh suatu kebijakan publik. Policy Stakeholders bisa pejabat pemerintah,
pejabat negara, lembaga pemerintah, dan juga dari lingkungan masyarakat
(bukan pemerintah), misalnya, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan,
perusahaan dan sebagainya.
|
3.
|
Implementasi
kebijakan publik
Kebijakan
publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:
(1) tujuan yang hendak dicapai,
(2)
sasaran yang spesifik, dan
(3) cara
mencapai sasaran tersebut.
Cara mencapai sasaran inilah yang sering
disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam
program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya
terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa
kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan
bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat
implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya
adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya
adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.
|
Pemerintahan
kepada masalah – masalah
|
Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan
untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang
diinginkan oleh kebijakan publik.
|
4.
|
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan bukan merupakan tahap
akhir dari dari proses kebijakan public. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan
sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang
menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan ditujukan
untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui
apakah kebijakan public yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.
|
Program ke
pemerintahan
|
Dampaknya terhadap
kelompok sasaran (target groups). Kelompok sasaran (target groups) adalah
orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang
perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik
tersebut.
|
Baca Juga :
No comments:
Post a Comment