LAPORAN KEGIATAN KAJIAN STUDI LAPANG KEBIJAKAN PARIWISATA BALI

( KEBIJAKAN PUBLIK )

DISUSUN :

KELOMPOK 5

1. NURMAYANTI

2. ZULIANI

3. RISTA TAJUDDIN

4. NURMIANTI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

 TAHUN AJARAN 2018

PERBANDINGAN ANTARA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BALI DENGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN YANG ADA DI MAKASSAR 

Kebijakan Pariwisata Di Bali

Kebijakan Pemerintah Dalam Perkembangan Pariwisata di BaliBali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal baik di Indonesia sampai manca negara. Karena keelokan pulau Bali, keragaman budaya, adat istiadat, masyarakatnya yang ramah tamah, dan lain-lain. Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut.  Maka dari itu pemerintah melakukan beberapa cara dan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan pariwisata di pulau Bali, antara lain : perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). 

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah :

Menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik),

Memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta,

Pengaturan dan promosi umum ke luar negeri,

Sarana transportasi,

Keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Berikut penjelasan-penjelasan hal diatas :

Menyediakan Infarstruktur

Salah satu contoh penambahan infrastruktur jalan juga mengarah ke Bali Barat. Ini untuk memudahkan dan mempercepat transportasi dari Denpasar ke kawasan Bali Barat seperti Jembrana. Kawasan pariwisata di Jembrana masih membutuhkan kedatangan wisatawan. Pengembangan infrastruktur jalan untuk sektor pariwisata di kawasan Bali Barat juga sangat terbatas. Ini menyebabkan wisatawan mesti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di Jembrana.

Dari Bandara ke Sanur termasuk dari Bandara ke Nusa Dua juga sering terlihat kemacetan. Pemerintah perlu mengupayakan dibuatkannya jalan layang atau alternatif jenis jalan lain terutama di titik kemacetan. Pembuatan jalan tersebut bisa menekan dampak kemacetan terhadap pariwisata Bali khususnya di seputar Bandara Ngurah Rai. Dengan akses jalan yang memadai wisatawan dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk berlibur ke kawasan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Dengan penyebaran wisatawan ke seluruh Bali , secara otomatis mendorong pembangunan sarana pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.

Memperluas  berbagai bentuk fasilitas

Karena Bali merupakan tujuan pariwisata yang sangat besar dan terkenal di manca negara maka diperlukan memperluas berbagai bentuk fasilitas untuk perkembangan pariwisata di Bali agar para wisatawan merasa betah dan nyaman berada di Bali. Maka dari itu pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta contohnya : dalam informatika dengan cara membuat web design daerah pariwisata di Bali semanarik mungkin sehingga para wisatawan dapat mudah memperoleh informasi pariwisata. 

Promosi Pariwisata ke Luar Negeri

Kegiatan promosi sangat penting dalam perkembangan pariwisata di Bali. Dan merupakan ujung tombak untuk menarik wisatawan asing untuk datang berwisata di Bali. Maka denga itu pemerintah melakukan kebijakan promosi ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang mempunyai potensi wisatawan yang tinggi.  Dan kegiatan promosi harus disesuaikan dengan product wisata dengan negara tujuan promosi. Contohnya : negara Jepang. Wisatawan yang berasal dari  Jepang sangat menyukai kesenian sehingga kita dapat memperkenalkan kesenian kita kepada negara tersebut.

Sarana Transportasi

Dalam perkembangan pariwisata sarana transportasi merupakan  hal yang sangat vital dalam kegiatan kepariwisataan di Bali. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai perkembangan kepariwisataan di Bali tidak akan bisa berjalan lancar sampai saat ini.

Yang sekarang sedang berkembang di Bali dalam sarana transportasi adalah adanya busway “SARBAGITA” dengan rute Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dengan tarif Rp.2500,00 dan Rp.3500,00 maka para wisatawan akan dapat dengan mudah untuk dapat menuju tempat wiasata dengan aman, nyaman, dan murah.

Keadaan Infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Selain hal-hal diatas keadaan infrastruktur dan sarana wisata perlu perhatian khusus dari pemerintah agar infra struktur yang sudah ada tidak cepat rusak dan kualitasnya dapat ditingkatkan guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama berada di Bali serta sarana-sarana wisata harus senantiasa dijaga, dirawat dan ditingkatkan, ditambah serta diperbaharui. Misalkan hotel, selain menyediakan jasa akomodasi juga memberikan jasa-jasa pelayanan yang lain diantaranya : SPA, food and beverage, saran bermain anak, olahraga dll.

Sedangkan Jika Di Bandingkan Dengan Kebijakan Pariwisata Di Makassar

Pengembangan Pariwisata Sulsel Butuh Pendekatan Partisipatif, Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Darwis menyatakan jika ingin mengembangkan sektor pariwisata, maka membutuhkan skema pendekatan partisipatif. "Jika kita sepakat ingin menjadikan pariwisata Sulsel ini maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia itu, maka kita harus menggunakan skema partisipatif," ujar Andi Januar Jaury Darwis di Makassar, Selasa. Ia mengatakan, skema pendekatan partisipatif menjadi salah satu indikator agar seluruh program pengembangan didukung penuh masyarakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan penduduk setempat. Pola pendekatan ini juga kata dia, akan memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata Selain itu, efek berganda dari sektor pariwisata ini belum terdistribusi secara merata pada seluruh sektor yang berada dalam turunan pariwisata, sehingga dibutuhkan peranan semua pihak pemangku kepentingan. "Di sisi lain, saya melihat masih adanya egosentris yang tercipta sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menjadi salah satu pekerjaan besar agar pengembangan pariwisata bisa dilakukan secara kolektif dengan pelibatan pula seluruh stakeholder," katanya.

Menurut Januar, kecenderungan pemerintah daerah yang masih berfokus mengejar kuantitas jumlah kunjungan wisatawan, mesti segera diselaraskan dengan pembenahan kualitas dengan berbasis penciptaan daya tarik wisata. Kemudian pembenahan secara menyeluruh juga sangat dibutuhkan pada fasilitas penunjang wisata seperti jalan, gerai makanan/cindera mata hingga toilet harus diperbaiki.  Fasilitas akomodasi, transportasi, dan pusat belanja juga harus dikembangkan, apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mengembangkan destinasi Sulsel. Januar mengusulkan pembentukan tourism board di level kabupaten/kota dengan cakupan skema klaster dan menghimpun potensi wisata secara per wilayah guna menciptakan daya tarik bagi para wisatawan. 

Pengembangan Pariwisata di Sulsel Butuh Peningkatan Sinergi, Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan diharapkan lebih meningkatkan jalinan kerja sama dan sinergitas dalam penguatan sektor pariwisata. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan pengembangan pariwisata akan lebih optimal jika dilakukan secara kolektif oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi pada penguatan destinasi utama. Menurutnya, pola kerjasama bisa mengadopsi program destinasi prioritas yang dilakukan melalui skema lintas kementerian yang diproyeksikan memberikam efek berantai pada sektor lainnya. Anggiat menjelaskan, jika hal tersebut bisa dilakukan pemerintah daerah di Sulsel maka akan menjadi katalis positif dalam peningkatan daya saing maupun perekonomian secara luas. "Contohnya saja di wilayah utara Sulsel seperti Toraja, Palopo dan sekitarnya. Pemda mestinya mampu menghilangkan ego sektoral, banyak hal yang bisa di dikerjasamakan lintas daerah. Pariwisata tidak bisa tunggal, harus kolektif," katanya, Minggu (26/2/2017). Di sisi lain, pemda yang diminta lebih kreatif dan agresif menyelenggarakan event pariwisata dengan memanfaatkan potensi destinasi maupun produk komoditas yang menjadi ciri khas daerah masing-masing.

Adapun penyelenggaraan event paling memungkinkan dilakukan secara kolektif oleh pemda yang memiliki letak geografis berdekatan sehingga mampu menggerakkan sektor-sektor terkait maupun turunan dari pariwisata. "Kreativitasnya pada titik itu, sehingga UMKM juga bisa merasakan, jasa travel, penyedia jasa akomodasi dan bahkan kuliner lokal  bisa ikut tersentuh melalui sinergitas," kata Anggiat. Secara khusus, langkah tersebut bisa memberikan dampak positif bagi industri perhotelan Sulsel yang cenderung masih tertahan dari sisi kinerja awal tahun ini. "Tahun lalu rerata okupansi kita hanya 53% dan kondisi ini diproyeksikan masih berlanjut di 2017. Sehingga dukungan pemerintah sangat menentukan, tidak hanya bagi perhotelan tetapi pariwisata secara umum," katanya

INDIKATOR – INDIKATOR DALAM KEBIJAKAN

1. 

Niat

Ingin memperbaiki apa yang sebenarnya yang telah menjadi kekurangan dari sebuah kebijakan yang kurang memuaskan atau kurang di sukai para wisatawan luar maupun lokal, untuk membentuk suatu aturan yang akan di keluakan dan di implementasikan kepada masyarakat nantinya yang tidak memberikan kerugian atas apa yang akan di laksanakan nantinya tetapi untuk memberikan dampak yang baik bagi publik.

2.

Tujuan 

Untuk membentuk dan memperbaiki pariwisatawan yang ada di sulawesi selatan yang mempunyai banyak sekali lokasi atau tempat incaran para pencita alam yang masih belum di kenal oleh banyak orang atau para wisatawan untuk di kunjungi.

3.

Rencana atau usulan 

Membuat suatu kebijakan untuk di tetapkan dan akan di terapkan di sulawesi selatan dengan cara membuat rencana dan target yang ingin di capai tujuan bersama untuk publik

4.

Program 

Membuat rancangan, dan agenda yang akan di implementasikan nantinya sesuai dengan tujuan yang akan di buat, serta program program yang akan di tampilkan dalam mencapai tujuan.

5.

Keputusan atau pilihan

Membuat suatu rancangan yang akan di lakukan, dalam suatu kebijakan yang akan di buat dan yang sudah di rencanakan sebelumnya, mencari suatu kekurangan yang akan di perbaki dengan membandingkan apa yang telah di lakukan atau di lihat dari kebijakan di luar daerah yang lebih baik, untuk melihat bahwa apa yang kurang dan yang mesti harus di perbaiki kebijakan yang ada di Makassar, dengan memerhatikan bahwa apakah kebijakan yang ada di luar daerah yang telah di lihat, apakah kebijakan yang akan di buat bisa di terapkan di Makassar atau tidak.

6.

Pengaruh 

Di harakan dapat membuat suatu kebiajkan yang tepat untuk di terapkan dan dapat memperbaiki dan mendatangkan lebih banyak pariwisata lokal maupun luar untuk melihat pariwisata Makassar, bahwa ini loh Sulawesi Selatan yang mempunyai banyak tempat pariwisata yang bagus dan keren apalagi untuk swafoto.

Yang tidak di harapkan bahwa dalam membuat suatu aturan atau kebijakan yang akan di buat ini tidak merugiakan banyak orang terutama pariwisata nantinya.

KERANGKA PROSES KEBIJAKAN

NO

KERANGKA PROSES KEBIJAKAN

Persepsi / defenisi

Masalah yang mungkin terjadi pada saat proposal/ dokumen di ajukan adalah apabila proposal tersebut tidak sesuai dengan agenda yang telah di buat yang tidak memungkinkan juga untuk di terapkan di daerah Makassar, jadi sebelum di ajuukan dokumennya haruslah di perhatikan terlebih dahulu apakah kebijakan yang akan di ajukan tersebut itu pantas di terapkan atau kurang tepat untuk di terapkan.

Agregasi 

Agregasi adalah kepentingan yang merupakan cara bagaimana tuntutan – tuntutan  yang di lancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternative – alternative pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan di jalan kan dalam sistem politid yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka. 

Organisasi 

Organisasi merupakan suatu strategi terencana dalam mengujudkan perubahan organisasional, dan untuk merubah nilai – nilai dari pada manusia dan juga struktur organisasi sehingga organisasi itu adaptif dengan lingkungannya. Fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas , mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan meliter sesuai kebutuhan dari rakyat dan komsumen. 

Representasi 

Representasi adalah seseorang yang memiliki peran sebagai perwakilan dalam sebuah sistem politik. Representasi ini memiliki nilai penting dikarenakan semakin kompleksnya masyarakat dengan jumlah yang semakin banyak. Apalagi di tambah dengan wilayah yang luas sehingga sulit sekali untuk melakukan demokrasi langsung, dimana semua masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat dengan beragam kesibukannya juga tidak mempunyai banyak waktu dalam melakukan aktifitas politiknya sehingga representasi politik memiliki peran dalam menjembatani aspirasi masyarakat, dimana representasi ini berfungsi untuk mengontrol publik terhadap pemerintah. 

Penyusunan agenda

Status agenda di dapatkan dengan apa kerangka suatu rencana kebijakan yang akan di buat dan di susun dengan membuat status agenda - agenda yang akan di laksanakan. Penyusunan agenda ada dua yang pertama adalah agenda sistemik yaitu terdiri atas semua isu yang di pandang secara umum oleh anggota masyarakat sebagai masalah yang patut memperoleh perhatian publik, mencakup masalah - masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap jenjeng pemerintahan masing – masing. Penyusunan agenda kedua adalah agenda pemerintah sebagai serangkaian masalah yang secara tegas mendapat perhatian aktif dan serius dari pembuat kebijakan, guna mendapatkan penyelesaian melalui kebijakan publik yang otoritatif.

Formulasi 

Yang mengusulkan solusi adalah seorang pakar atau pemegang otoritas yang telah mempunyai kekuasaaan untuk membuat suatu kebiajkan, dan mendapatkan suatu solusi baik yang akan di baut maupun yang akan di laksanakan, kebijakan tersebuat akan dikembangkan seemikian rupa bagaimana seharusnya dan bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut.

Legitimasi 

Suatu kebajakan tersebut di dukung oleh berbagai pihak maupun organisasi yang setuju dan bekerja sama memperbaiki, membangun, dan mengembangkan suatu daerah. Legitimasi perinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat oleh (sebagai besar) publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin ‘dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral. Lagitimasi mungkin akan di berikan kepada pemegang kekuasaan dalam berbagain cara dalam masyarakat yang berbeda. 

Penganggaran 

Berbicara tentang pengangggaran uang yang di perlukan harus cukup sesuai dengan rencana atau prediksi yang telah di pikirkan sebelumnya, tentang berapa banyak dana yang harus di cairkan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang akan di buat nantinya.

Pelaksanaan / implementasi 

Yang melaksanakan suatu kebijakan yang akan di keluarkan nantiny akan di berikan kepada pemerintah, dan pemerintah tersebut yang akan mengalokasikan dana kepada kepala daerah tertentu.

Evaluasi 

Yang menilai suatu implementasi yang di jalankan adalah pariwisatawan yang merasakan atau masyarakat yang merasakan bagaimana perasaan atau penilaian mereka terhadap kebiajakn pariwisata yang telah di keluarkan apakah bernilai positif dan dapat mendatangkan pariwisata yang lebih banyak, dan apakah dapat menguntungkan masyarakat atau malah sebaliknya.

Penyesuaian /terminasi 

Penyesuaian dilakukan dengan membandingkan dan melihat pariwisata yang bagus seperti yang ada di dempasar bali, yang mempunyai pariwisata yang dapat di katakan berhasil,dan setelah  di tinjau kita dapat membuat kebijakan seperti yang di terapkan di beli, tetapi harus melihat juga di mana kita akan terapkan contoh di sulawesi selatan kita harus melihat apakah yang di terapkan di bali memang cocok kita terapkan atau tidak karena kita harus melihat dari berbagai sudut pandang dan hal - hal yang lain contoh perbedaan budaya agama dan lain – lain.

KERANGKA ANALISA PROSES KEBIJAKAN

NO

Kegiatan – kegiatan fungsional 

Di kategorikan dalam pemerintahan 

Dengan sebuah produk potensial

Perspepsi / defenisi agregasi representasi penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni; (1) Membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) Membuat batasan masalah ,dan (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Masalah – masalah kepada pemerintahan

Masalah Kebijakan Publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya “masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa tuntutan- tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah ini dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik yang baru.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Tindakan dalam pemerintahan 

Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam program anggaran / sumber daya proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, dan juga dari lingkungan masyarakat (bukan pemerintah), misalnya, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, perusahaan dan sebagainya, anggaran yang di keluarkan tersebut bersumber dari APBD, sesuai dengan kebijakan yang telah di ajukan dan di setujui, anggaran tersebut akan di alokasikan untuk menjalankan program yang telah di buat dan di setujui.

Implementasi kebijakan publik

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

 (1) tujuan yang hendak dicapai,

(2) sasaran yang spesifik, dan

(3) cara mencapai sasaran tersebut.

Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

Pemerintahan kepada masalah – masalah

Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik. 

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan bukan merupakan tahap akhir dari dari proses kebijakan public. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Program ke pemerintahan

Dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups). Kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

PERSPEKTIF PROSES KEBIJAKAN

RASIONALIS

Permasalahan yang ada di makassar mengenai pariwisata adalah kurangnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan wisata yang ada di seluruh sulwesi selatan.

Menetapkan dan menyusun tujuan - tujuan yang ingin di capai dan telah di rencanakan sebelumnya dengan mengikuti agenda atau rencana yang telah di buat.

apabila di identifikasikan  semua alternatif kebijakan yang di buat merupakan sebuah solusi atau suatu prediksi yang telah di pikirkan untuk memperbaiki kebijakan yang ada sebelumnya, dan membeuat berbagai alternatif - alternatif kebijakan yang baru.

konsekwensi - konsekwensi dari setiap alternatif kebijakan pasti ada, contohnya kita harus berani membuat sebuah kebijakan atau keputusan karena apabila tidak, kita belum bisa namanya menjadi pemegang otoritas yang baik, dan kita harus siap dan harus memikirkan berbagai konsekwensi lainnya yang kemungkinana akan terjadi sehingga kedepannya kita dapat mengatasi atau lebih siap untuk  menghadapi konsekwensi karena telah di prediksi sebelumnya.

Apabila di bandingkan konsekwensi - konsekwensi tersebut dalam hubungannya dengan tujuan -tujuan yang hendak di capai merupakan suatu kewajaran apabila ada sebuah tujuan yang akan di capai , banyak juga konsekwensi yang harus siap kita hadapi yang datang dari berbagai arah dari setiap perencanaan tujuan yang  di buat.

Memilih alternatif yang terbaik merupakan salah satu tujuan dan  pemikiran  yang harus di pikirkan secara matang - matang dan harus memilih mana alternatif yang tebaik.