Saturday, September 7, 2019

Denhardt & Denhartd


TUGAS
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
( PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA MENURUT
DENHARDT & DENHARTD )




OLEH :
  NAMA   :   NURMAYANTI
      NIM       :  105611119417
      KELAS  :  2E


JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga paradigma dalam administrasi public yaitu :
1.       Paradigma The Old Public Administration ( OPA )
2.       The New Public Management ( NPM )
3.       Dan The New Public Service ( NPS ).
Menurut Denhardt dan Denhardt  paradigma OPA dan NPM kurang relevan dalam menangani persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi Negara, sehingga perlu paradigma baru yang kemudian disebut sebagai NPS.
1.      Paradigma Old Public Administration ( OPA )
Paradigma OPA memiliki tiga pemikiran, yaitu :
1)     Paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry, memiliki dua kunci pokok yaitu:
·         Politik berbeda dengan administrasi. Politik adalah arena dimana kebijakan politik diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena tersebut. Administrasi hanya bertugas mengimplementasikan Administrasi kebijakan publik.
·         OPA juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah Frederick W. Taylor dan manajemen klasik POSDCORB ciptaan Luther Gullick. Administrasi negara harus berorientasi secara ketat kepada efisiensi. Semua sumber daya (man, material, machine, money, method, market) digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai prinsip efisiensi. 
2)     Manusia rasional (administratif) Herbert Simon juga memberikan pengaruh terhadap OPA. 
Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud di sini hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran scientific management. Manusia yang bertindak secara rasional ini disebut dengan manusia administratif (administrative man).
3)     Teori pilihan publik merupakan teori yang melekat dalam OPA.
 Teori pilihan publik berasal dari filsafat manusia ekonomi dalam teori-teori ekonomi. Menurut teori pilihan publik manusia akan selalu mencari keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. Manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mencari keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi.
Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA yaitu :
1.       Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah.
2.       Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. 
3.       Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan mereka hanya bertanggung - jawab mengimplementasikan kebijakan publik.
4.       Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab kepada pejabat politik.
5.       Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
6.       Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting.
2.      Paradigma New Public Management ( NPM )
Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM yaitu :
1.       Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.
2.       Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
3.       Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran  hasil melalui indikator yang jelas.
4.       Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.
5.       Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi ( proses pengalihan kepemilikan ).
3.      Paradigma New Public Sevice (NPS)
Berbeda dengan konsep model klasik dan New Public Management. Konsep New Public Service mempunyai model yang bisa dibedakan dengan konsep lainnya, seperti yang dikatakan Denhardt& Denhardt (2007) bahwa prinsip-prinsip New Public Service adalah:
1.       Membantu warga masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi  kepentingan yang telah disepakati bersama daripada mencoba  mengontrol atau mengendalian masyarakat kearah yang baru.
2.       Administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif (bersama–sama) yang disetujui bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan public.
3.       Kebijkan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya koletif dan proses kolaboratif.
4.       Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama pada agregasi ( kesatuan dalam kelompok yang lebih besar ) kepentingan pribadi para individu.
5.       Para pelayan publik harus memberikan perhatian, tidak semata pada pasar tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyaraat, norma-norma politik standart professional dan kepentingan warga masyarakat
6.       Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi atau melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang, dan
7.       Kepentingan publik lebih baik dikembangan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan konstribusi terhadap masyarakat daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milk mereka.

Pelajaran penting yang bisa diambil dari NPS ini adalah bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga Negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berfikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standart yang ada dan menghargai masyarakat dalam artian keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting
Apabila di lihat dari dasar teoritis paradigma Old Public Administration di kembangkan dari Teori Politik, yang kedua paradigma New Public Management di kembangkan dari Teori Ekonomi, dan New Public Service dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara.  Dalam NPS konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.


No comments:

Post a Comment