Kebijakan Publik ( Kebijakan Pengembangan Bali Dan Makassar )

Kebijakan Publik

( Kebijakan Pengembangan Bali Dan Makassar )

Oleh :

   Nama    :   Nurmayanti

             Nim       :  105611119417

             Kelas     :  3e

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

2018

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BALI DAN MAKASSAR

   Ø  Kebijakan Pariwisata Di Bali

Kebijakan Pemerintah Dalam Perkembangan Pariwisata di BaliBali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal baik di Indonesia sampai manca negara. Karena keelokan pulau Bali, keragaman budaya, adat istiadat, masyarakatnya yang ramah tamah, dan lain-lain. Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut.  Maka dari itu pemerintah melakukan beberapa cara dan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan pariwisata di pulau Bali, antara lain : perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah :

1.      Menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik),

2.      Memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta,

3.      Pengaturan dan promosi umum ke luar negeri,

4.      Sarana transportasi,

5.      Keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Berikut penjelasan-penjelasan hal diatas :

1.      Menyediakan Infarstruktur

Salah satu contoh penambahan infrastruktur jalan juga mengarah ke Bali Barat. Ini untuk memudahkan dan mempercepat transportasi dari Denpasar ke kawasan Bali Barat seperti Jembrana. Kawasan pariwisata di Jembrana masih membutuhkan kedatangan wisatawan. Pengembangan infrastruktur jalan untuk sektor pariwisata di kawasan Bali Barat juga sangat terbatas. Ini menyebabkan wisatawan mesti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di Jembrana.

Dari Bandara ke Sanur termasuk dari Bandara ke Nusa Dua juga sering terlihat kemacetan. Pemerintah perlu mengupayakan dibuatkannya jalan layang atau alternatif jenis jalan lain terutama di titik kemacetan. Pembuatan jalan tersebut bisa menekan dampak kemacetan terhadap pariwisata Bali khususnya di seputar Bandara Ngurah Rai. Dengan akses jalan yang memadai wisatawan dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk berlibur ke kawasan Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Dengan penyebaran wisatawan ke seluruh Bali , secara otomatis mendorong pembangunan sarana pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.

2.      Memperluas  berbagai bentuk fasilitas

Karena Bali merupakan tujuan pariwisata yang sangat besar dan terkenal di manca negara maka diperlukan memperluas berbagai bentuk fasilitas untuk perkembangan pariwisata di Bali agar para wisatawan merasa betah dan nyaman berada di Bali. Maka dari itu pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta contohnya : dalam informatika dengan cara membuat web design daerah pariwisata di Bali semanarik mungkin sehingga para wisatawan dapat mudah memperoleh informasi pariwisata.

3.      Promosi Pariwisata ke Luar Negeri

Kegiatan promosi sangat penting dalam perkembangan pariwisata di Bali. Dan merupakan ujung tombak untuk menarik wisatawan asing untuk datang berwisata di Bali. Maka denga itu pemerintah melakukan kebijakan promosi ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang mempunyai potensi wisatawan yang tinggi.  Dan kegiatan promosi harus disesuaikan dengan product wisata dengan negara tujuan promosi. Contohnya : negara Jepang. Wisatawan yang berasal dari  Jepang sangat menyukai kesenian sehingga kita dapat memperkenalkan kesenian kita kepada negara tersebut.

4.      Sarana Transportasi

Dalam perkembangan pariwisata sarana transportasi merupakan  hal yang sangat vital dalam kegiatan kepariwisataan di Bali. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai perkembangan kepariwisataan di Bali tidak akan bisa berjalan lancar sampai saat ini.

Yang sekarang sedang berkembang di Bali dalam sarana transportasi adalah adanya busway “SARBAGITA” dengan rute Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dengan tarif Rp.2500,00 dan Rp.3500,00 maka para wisatawan akan dapat dengan mudah untuk dapat menuju tempat wiasata dengan aman, nyaman, dan murah.

5.      Keadaan Infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Selain hal-hal diatas keadaan infrastruktur dan sarana wisata perlu perhatian khusus dari pemerintah agar infra struktur yang sudah ada tidak cepat rusak dan kualitasnya dapat ditingkatkan guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama berada di Bali serta sarana-sarana wisata harus senantiasa dijaga, dirawat dan ditingkatkan, ditambah serta diperbaharui. Misalkan hotel, selain menyediakan jasa akomodasi juga memberikan jasa-jasa pelayanan yang lain diantaranya : SPA, food and beverage, saran bermain anak, olahraga dll.

   Ø  Sedangkan Jika Di Bandingkan Dengan Kebijakan Pariwisata Di Makassar

Pengembangan Pariwisata Sulsel Butuh Pendekatan Partisipatif, Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Darwis menyatakan jika ingin mengembangkan sektor pariwisata, maka membutuhkan skema pendekatan partisipatif. "Jika kita sepakat ingin menjadikan pariwisata Sulsel ini maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia itu, maka kita harus menggunakan skema partisipatif," ujar Andi Januar Jaury Darwis di Makassar, Selasa. Ia mengatakan, skema pendekatan partisipatif menjadi salah satu indikator agar seluruh program pengembangan didukung penuh masyarakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan penduduk setempat. Pola pendekatan ini juga kata dia, akan memastikan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata Selain itu, efek berganda dari sektor pariwisata ini belum terdistribusi secara merata pada seluruh sektor yang berada dalam turunan pariwisata, sehingga dibutuhkan peranan semua pihak pemangku kepentingan. "Di sisi lain, saya melihat masih adanya egosentris yang tercipta sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menjadi salah satu pekerjaan besar agar pengembangan pariwisata bisa dilakukan secara kolektif dengan pelibatan pula seluruh stakeholder," katanya.

Menurut Januar, kecenderungan pemerintah daerah yang masih berfokus mengejar kuantitas jumlah kunjungan wisatawan, mesti segera diselaraskan dengan pembenahan kualitas dengan berbasis penciptaan daya tarik wisata. Kemudian pembenahan secara menyeluruh juga sangat dibutuhkan pada fasilitas penunjang wisata seperti jalan, gerai makanan/cindera mata hingga toilet harus diperbaiki.  Fasilitas akomodasi, transportasi, dan pusat belanja juga harus dikembangkan, apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mengembangkan destinasi Sulsel. Januar mengusulkan pembentukan tourism board di level kabupaten/kota dengan cakupan skema klaster dan menghimpun potensi wisata secara per wilayah guna menciptakan daya tarik bagi para wisatawan.

Pengembangan Pariwisata di Sulsel Butuh Peningkatan Sinergi, Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan diharapkan lebih meningkatkan jalinan kerja sama dan sinergitas dalam penguatan sektor pariwisata. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan pengembangan pariwisata akan lebih optimal jika dilakukan secara kolektif oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi pada penguatan destinasi utama. Menurutnya, pola kerjasama bisa mengadopsi program destinasi prioritas yang dilakukan melalui skema lintas kementerian yang diproyeksikan memberikam efek berantai pada sektor lainnya. Anggiat menjelaskan, jika hal tersebut bisa dilakukan pemerintah daerah di Sulsel maka akan menjadi katalis positif dalam peningkatan daya saing maupun perekonomian secara luas. "Contohnya saja di wilayah utara Sulsel seperti Toraja, Palopo dan sekitarnya. Pemda mestinya mampu menghilangkan ego sektoral, banyak hal yang bisa di dikerjasamakan lintas daerah. Pariwisata tidak bisa tunggal, harus kolektif," katanya, Minggu (26/2/2017). Di sisi lain, pemda yang diminta lebih kreatif dan agresif menyelenggarakan event pariwisata dengan memanfaatkan potensi destinasi maupun produk komoditas yang menjadi ciri khas daerah masing-masing.

Adapun penyelenggaraan event paling memungkinkan dilakukan secara kolektif oleh pemda yang memiliki letak geografis berdekatan sehingga mampu menggerakkan sektor-sektor terkait maupun turunan dari pariwisata. "Kreativitasnya pada titik itu, sehingga UMKM juga bisa merasakan, jasa travel, penyedia jasa akomodasi dan bahkan kuliner lokal  bisa ikut tersentuh melalui sinergitas," kata Anggiat. Secara khusus, langkah tersebut bisa memberikan dampak positif bagi industri perhotelan Sulsel yang cenderung masih tertahan dari sisi kinerja awal tahun ini. "Tahun lalu rerata okupansi kita hanya 53% dan kondisi ini diproyeksikan masih berlanjut di 2017. Sehingga dukungan pemerintah sangat menentukan, tidak hanya bagi perhotelan tetapi pariwisata secara umum," katanya